Complicity oleh Korporasi

Seorang petani di Tebo-Jambi ditemukan tewas di kawasan perkebunan sawit milik PT Wira Karya Sakti, yang merupakan anak perusahaan Asia Pulp and Paper (Kompas, 3/3/15). Ada dugaan kejadian ini terkait dengan konflik antara korporasi dengan masyarakat lokal. Bila dugaan ini benar, maka korporasi terkait seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban karena turut mengambil bagian (complicity) atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Laporan Komnas HAM (2014) menemukan bahwa korporasi menempati posisi kedua tertinggi sebagai pihak yang diadukan atas pelanggaran HAM sepanjang tahun 2013, dengan 937 jumlah pengaduan. Konflik lahan di area perkebunan dan pertambangan menjadi permasalahan utama. Bila isu pelanggaran  HAM oleh korporasi dan complicity tidak mendapatkan perhatian serius–bahkan terus dibiarkan–bukan tidak mungkin korporasi akan menjadi entitas pelanggar HAM tertinggi dalam waktu dekat.

Jatuhnya korban nyawa yang terkait dengan kegiatan usaha korporasi bukan baru pertamakali terjadi di Indonesia. Tujuh penduduk lokal meninggal akibat konflik lahan perkebunan di Mesuji-Lampung. Seorang petani meninggal tertembak di pelabuhan Sape-Bima saat aksi penolakan operasi tambang. Di Timika-Papua, seorang pekerja tambang tewas ditembak saat demo menuntut kenaikan gaji.

Di level internasional, pelangaran HAM terkait kegiatan usaha korporasi telah ada sejak lama. Enam puluh tahun yang lalu petinggi korporasi di Jerman dinyatakan bersalah karena mensuplai produk gas beracun untuk digunakan di kam konsentrasi. Sampai saat inipun korporasi masih mengambil bagian pada kasus-kasus pelanggaran HAM di banyak negara.

Misalnya, korporasi pertambangan menggunakan angkatan bersenjata pemerintah negara di tempatnya beroperasi untuk mengusir dan mengintimidasi penduduk lokal. Ada juga korporasi yang mensuplai senjata dan logistik bagi kelompok bersenjata anti pemerintah,  untuk menjamin pasokan sumber daya alam dan mineral tertentu. Korporasi produsen alat dan pakaian olahraga menggunakan pemasok lokal yang mempekerjakan anak-anak.

International Commission of Jurist (2008) merumuskan korporasi dapat berada dalam katagori complicity bila memenuhi setidaknya satu saja dari tiga kondisi. Pertama, korporasi menjadi penyebab atau berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Kontribusi ini meliputi beberapa bentuk perbuatan, yaitu: tindakan korporasi membuat pelanggaran terjadi (enables); tindakan korporasi membuat pelanggaran dan akibatnya menjadi lebih buruk (exacerbates); atau korporasi memfasilitasi sehingga mempermudah terjadinya pelanggaran (facilitates).

Kedua, korporasi mengetahui (knowledges), atau seharusnya mengetahui bahwa operasi usahanya dapat melanggar hak orang lain. Sehingga dengan pengetahuannya tersebut, korporasi semestinya dapat mengambil langkah agar pelanggaran dapat dihindari (forseability). Ketiga, kedekatan hubungan (proximity) antara korporasi dengan pelaku pelanggaran.

Jangkauan terbatas

Sayangnya instrumen hukum kita masih belum mampu menjerat pelanggaran hak asasi oleh korporasi dengan menggunakan kriteria complicity diatas. Kejadian penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan petani lokal oleh sekuriti korporasi akan ditangani sebagaimana perbuatan kriminal pada umumnya. Sedangkan pelanggaran atas hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan rasa takut akan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

Alih-alih menjerat korporasi untuk bertanggungjawab atas pelangaran hak asasi, membawa pelaku ke pengadilan pelanggaran HAM bukanlah perkara yang mudah. Benar bahwa Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan pro justitia dalam kasus pelanggaran berat–diantaranya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun pelanggaran berat dalam katagori ini harus memenuhi dua unsur utama, yaitu meluas dan sitematik. Tanpa kehadiran elemen-elemen ini, Komnas HAM terbatas hanya dapat mengeluarkan rekomendasi.

Keterbatasan jangkauan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam menjerat korporasi untuk bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi. Lemahnya kekuatan memaksa dari rekomendasi sering dipakai sebagai alasan untuk menghindar. Sebagai contoh, rekomendasi Komnas HAM tentang terjadinya 18 pelanggaran hak asasi di kasus lumpur Lapindo tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Akibatnya, korporasi yang terkait dengan semburan lumpur seperti tidak terjamah oleh hukum.

Perlunya rencana aksi

Tingginya jumlah pengaduan pelanggaran oleh korporasi mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam relasi bisnis dan hak asasi di Indonesia.

Isu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak sosial dan lingkungan masih dipisahkan dari upaya pemerintah menarik sebanyak mungkin modal korporasi. Ketergantungan akan modal menciptakan relasi tidak sehat antara pemerintah dengan korporasi.

Pemerintah akan cenderung menggunakan cara represif guna melindungi  kepentingan pemodal (Blanton & Blanton: 2007). Akibatnya, kegiatan usaha korporasi mendapatkan berbagai insentif dan kemudahan, sedangkan akses masyarakat lokal untuk mendapatkan haknya atas lahan dan mata pencaharian semakin dipersulit.

Mengurai permasalahan dalam relasi bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan. Demikian pula penyelesaiannya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun sebuah rencana aksi nasional (NAP). Setidaknya ada tiga manfaat yang dapat diambil dari adanya rencana aksi ini.

Pertama, memberikan klarifikasi  mengenai kewajiban negara dan tanggungjawab korporasi terhadap hak asasi. Kedua, menyediakan alat bagi manajemen resiko dan sistem peringatan dini bagi kegiatan usaha korporasi dengan resiko pelanggaran yang tinggi. Ketiga, membuka kesempatan bagi terjadinya kerjasama antara LSM, korporasi dan masyarakat korban dalam menyusun mekanisme pemulihan yang efektif. Keempat, memuat target capaian dan kriteria capaian yang jelas, serta adanya kerangka waktu bagi setiap tahapan dari capaian yang diharapkan.

Tentu saja penyusunan NAP bukan merupakan jaminan bagi menurunnya angka pelanggaran hak asasi oleh korporasi. NAP memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam implementasinya, karena itu kekuatannya bergantung pada proses dialog, pemahaman, dan kemauan untuk terus belajar serta memperbaiki kesalahan.

Hal yang paling mendesak saat ini adalah memastikan bahwa institusi pemerintahan dan pejabat-pejabat pemerintah bertindak selaras dengan kewajiban negara terhadap HAM.

Sehingga diharapkan pejabat yang menempati jabatan strategis di departemen yang berkaitan dengan kegiatan usaha korporasi memiliki komitmen yang sama dalam penghormatan terhadap hak masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan. Dengan itu semua, diharapkan korporasi dapat memiliki mekanisme internal untuk menghindar dari melakukan complicity.

Leave a comment

Filed under Complicity, HAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s