Tunduk Pada Korporasi Asing

Tulisan ini pertama kali dimuat pada kolom Opini Jawa Pos hari Rabu 29/01/2014. Klik Disini>>.

Larangan ekspor mineral mentah, dan jangka waktu lima tahun yang diberikan oleh UU No. 4/2009 tentang Minerba bagi perusahaan pertambangan mineral untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) seolah tidak dihiraukan. Lebih dari itu, kebijakan hilirisasi pertambangan mineral ini mendapatkan penolakan.

Berbagai alasan dikemukakan, diantaranya biaya investasi pembangunan smelter yang sangat besar, dan keharusan melakukan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar akibat penurunan kapasitas produksi. Beberapa korporasi asing bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme arbitrase internasional bila pemerintah tetap memberlakukan larangan ekspor mineral mentah.

Alasan diatas nampaknya efektif dalam memaksa pemerintah mengoreksi ketentuan mengenai ekspor mineral melalui penerapan pajak ekspor progresif dan menunda kewajiban pembangunan smelter sampai dengan tahun 2017.

Mengalah

Meskipun pemerintah menolak disebut telah mengalah pada korporasi asing, beberapa keadaan mengindikasikan kemungkinan ini. Misalnya, konsesi pertambangan mineral skala besar melalui Kontrak Karya saat ini dipegang oleh beberapa korporasi asing. Dalam setahun, korporasi-korporasi ini rata-rata mampu mencatat laba bersih dalam angka ratusan juta dollar. Agak sulit diterima akal sehat bila korporasi-korporasi raksasa ini tidak dapat memenuhi kewajiban membangun smelter dalam waktu lima tahun, terlebih lagi dengan alasan besarnya investasi yang harus dikeluarkan.

Bila ditarik agak lebih jauh kebelakang, sebenarnya bukan sekali ini saja pemerintah mengoreksi Undang-undang untuk memfasilitasi kegiatan usaha korporasi asing. Pemerintah pernah mengeluarkan Perpu No. 1/2004 yang mengoreksi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Perpu tersebut selanjutnya melahirkan Keppres No. 41/2004 yang memberikan jalan bagi 13 korporasi asing untuk dapat melanjutkan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung.

Selain koreksi terhadap Undang-undang, pengaruh kepentingan korporasi asing juga patut diduga terlibat pada beberapa kejadian kejanggalan hukum di negeri ini.  Kita tentu masih ingat kasus hilangnya Ayat tembakau dalam draf Undang-undang Kesehatan yang telah disahkan DPR. Meskipun pada akhirnya Ayat tembakau berhasil ‘dikembalikan’, besar dugaan korporasi asing dalam industri rokok terlibat dalam upaya penghilangan ini.

Contoh lainnya adalah kasus dugaan tercemarnya susu formula dengan bakteri zakazakii. Sampai dengan saat ini, putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan dibukanya informasi mengenai merek-merek susu formula yang diduga tercemar, telah diabaikan. Tidak salah bila publik beranggapan bahwa pengabaian ini seolah dilakukan untuk melindungi kepentingan korporasi asing produsen susu formula.

Kejadian-kejadian diatas menunjukkan masih lemahnya posisi tawar pemerintah terhadap korporasi asing. Pengaruh korporasi asing bahkan telah pula mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga legislatif, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi mampu melemahkan wibawa Mahkamah Agung, salah satu lembaga yudisial tertinggi negeri ini.

Manfaat investasi asing

Kembali ke masalah koreksi terhadap ketentuan pelarangan ekspor mineral mentah dalam UU Minerba No. 4/2009, kejadian ini sangat disayangkan dan dapat dihindari seandainya pemerintah mempertimbangkan beberapa hal berikut.

Pertama, sejak ketentuan ini diberlakukan lima tahun yang lalu, tidak nampak langkah pengawasan dan evaluasi berkala dari pemerintah terhadap upaya kepatuhan oleh perusahaan pertambangan mineral. Keributan baru terjadi saat pelarangan ekspor mendekati tenggat waktu pemberlakuannya. Pemerintah terlambat menyadari bahwa upaya hilirisasi industri pertambangan ternyata hanya berjalan di tempat.

Kedua, dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah terkesan abai dalam mengatur syarat kadar pemurnian mineral yang boleh diekspor. Saat pelarangan ekspor mendekati batas waktunya, pemerintah seolah baru sadar bahwa kadar pemurnian mineral untuk dapat diterima pasar ekspor berbeda-beda tergantung jenisnya. Kekosongan aturan ini dimanfaatkan oleh perusahaan tambang untuk memaksa pemerintah mengoreksi peraturan pelarangan ekspor mineral mentah.

Ketiga, pemerintah kurang mengantisipasi biaya sosial yang dapat ditimbulkan oleh kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral. Khususnya berkaitan dengan adanya kemungkinan pemutusan hubungan kerja dalam jumlah signifikan pada industri pertambangan skala besar milik korporasi asing. Asumsinya, rasionalisasi tenaga kerja tidak diperlukan bila perusahaan tambang telah membangun smelter dalam kapasitas pengolahan yang minimal sama dengan kapasitas produksi tambangnya. Namun, lemahnya kalkulasi pemerintah dalam menghitung biaya sosial yang mungkin timbul selanjutnya dimanfaatkan oleh korporasi asing untuk mengoreksi pelarangan ekspor mineral mentah.

Akibat dari ketidakmampuan mengantisipasi ketiga poin diatas, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi asing dalam pemanfaatan sumber daya alam menjadi tertunda pula. Bjørn Letnes (2002) berpendapat bahwa manfaat investasi asing bergantung pada tingkat ketersediaan created assets di negara tujuan investasi. Dalam hal ini, created assets yang paling berpengaruh adalah human capital dan infrastructure.

Disinilah letak korelasinya, pelarangan ekspor mineral mentah dimaksudkan untuk menaikan nilai tambah mineral yang akan di ekspor. Diharapkan devisa negara akan meningkat secara signifikan dengan penjualan mineral jadi atau setengah jadi, dibandingkan dengan menjual mineral mentah.

Namun, pengolahan dan pemurnian mineral tentunya memerlukan infrastruktur. Inilah alasan mengapa Undang-undang mewajibkan perusahaan tambang untuk memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral. Tanpa infrastuktur ini, keinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari investasi asing di industri pertambangan hampir mustahil.

Pelajaran penting

Polemik pelarangan ekspor mineral mentah memberikan pelajaran penting bagi pemerintah. Langkah pengawasan kepatuhan, penyediaan aturan kadar pemurnian , dan antisipasi biaya sosial harus segera diambil untuk memastikan kepatuhan penuh dalam tiga tahun kedepan.

Hal lain  yang harus diantisipasi adalah meningkatnya investasi asing dalam pembangunan fasilitas smelter (Jawa Pos, 28/1). Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan smelter tidak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan baru. Tanpa ini, amanat konstitusi untuk memanfaatkan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan sulit tercapai.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s