Suap oleh Korporasi Multinasional

Tulisan ini pertamakali dimuat di kolom opini Koran Jawa Pos edisi Kamis, 15 Agustus 2013. Klik disini>>.

Tertangkapnya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK atas dugaan menerima suap dari perusahaan migas asing sangat mengejutkan banyak pihak. Tidak hanya karena prestasi kerjanya yang baik selama masa 7 bulan menjabat sebagai Kepala SKK Migas. Tetapi Rudi juga memiliki rekam jejak yang bersih, baik saat menduduki jabatan Wamen ESDM maupun ketika masih aktif sebagai akademisi.

Misalnya, ketika kasus semburan lumpur Lapindo disidangkan, Rudi adalah saksi ahli akademisi yang berpendapat bahwa semburan lumpur disebabkan oleh kesalahan pada proses pengeboran. Keberaniannya untuk berbeda pendapat dengan ahli lainnya dalam kasus Lapindo, yang sarat dengan kepentingan politik, menunjukkan idealisme dan integritasnya yang kuat.

Namun kasus ini menarik tidak hanya karena faktor Rudi Rubiandini semata, tetapi juga karena melibatkan korporasi multinasional dalam upaya penyuapan terhadap pejabat negara. Kasus ini menjadi menarik karena selama ini kasus penyuapan yang ditangani KPK lebih banyak melibatkan perusahaan dalam negeri. Kasus impor daging dan kasus Hambalang adalah sedikit contoh upaya penyuapan kepada pejabat negara yang melibatkan korporasi lokal.

Memang baru-baru ini setidaknya ada dua kasus korupsi yang melibatkan korporasi multinasional, yaitu kasus bioremediasi Chevron and kasus frekuensi Indosat IM2. Namun kedua kasus tersebut tidak termasuk dalam kerangka penyuapan. Kedua kasus tersebut lebih berkaitan dengan tindakan koprorasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.

Sehingga, bila benar upaya penyuapan terhadap Rudi dilakukan oleh korporasi multinasional Kernel Oil Pte. Ltd., yang berkedudukan di Singapura, maka kejadian ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak lazim. Hal ini karena ada banyak alasan tidak menguntungkan bagi korporasi multinasional untuk menyuap pejabat publik secara langsung dan terang-terangan.

Berbeda dengan Indonesia, negara tempat domisili hukum korporasi multinasional pada umumnya adalah negara maju dengan penegakan hukum yang efektif, dimana yang bersalah akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kompromi. Bagi negara-negara maju, penyuapan terhadap pejabat publik di negara tujuan investasi adalah isu yang sangat serius.

Penyuapan terhadap pejabat publik di negara berkembang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan alokasi pemanfaatan sumber daya, dan menimbulkan kompetisi tidak sehat diantara investor asing. Pada akhirnya penyuapan terhadap pejabat publik akan berakibat pada menurunnya kualitas hidup, mengancam demokrasi, melemahnya institusi publik dan menggerus supremasi hukum di negara tujuan investasi. Semua keadaan ini sangat tidak kondusif bagi korporasi multinasional untuk melakukan investasi.

Oleh karena itu negara-negara asal korporasi multinasional sudah menyiapkan instrumen hukum untuk mencegah penyuapan terhadap pejabat publik asing. Amerika Serikat misalnya memiliki Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) yang melarang dan memidanakan korporasi di AS yang menyuap pejabat publik di negara lain untuk mendapatkan proyek. Aturan yang sama juga dapat ditemukan dalam Australian Criminal Code. Singapura, tempat domisili Kernel Oil Pte. Ltd., mengatur mengenai penyuapan yang dilakukan diluar negeri dalam the Prevention of Corruption Act.

Komisi Sekuritas dan Pasar Modal AS (US SEC) telah mendaftar beberapa korporasi asing yang terjerat pidana berdasarkan FCPA atas tindakan penyuapan di Indonesia. Diantaranya adalah Monsanto, Innospec dan Alianz SE.

Disinilah letak ketidaklaziman dalam kasus penyuapan terhadap Rudi Rubiandini. Dengan adanya jerat-jerat hukum di negara asalnya, semestinya akan kecil kemungkinan korporasi asing akan melakukan  penyuapan terhadap pejabat publik setingkat Kepala SKK Migas secara langsung dan terang-terangan. Seperti yang sudah disebutkan diatas, modus penyuapan langsung seperti itu paling sering dilakukan oleh korporasi lokal.

Pada umumnya korporasi multinasional tidak melakukan penyuapan secara terang-terangan kepada pejabat publik. Mereka melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu agar terhindar dari jerat hukum. Hilman dan Hitt (1999) merumuskan setidaknya ada tiga jenis strategi yang dipakai oleh korporasi multinasional untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar menguntungkan, atau setidaknya tidak menghambat kegiatan usaha mereka. Strategi ini adalah: (1) information strategy; (2) financial incentive strategy; dan (3) constituency-building strategy.

Dalam menggunakan information strategy, korporasi multinasional mempengaruhi pengambil kebijakan publik melalui penyediaan informasi spesifik tentang keuntungan dan kerugian dari suatu kebijakan tertentu. Korporasi multinasional umumnya adalah pelaku usaha yang sudah sangat berpengalaman dan mempunyai kemampuan dalam menjaring informasi pasar. Informasi inilah yang kemudian dibagikan kepada pemerintah, agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat.

Pada financial incentive strategy, perusahaan asing tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung dalam bentuk uang. Biasanya, keuntungan finansial kepada pejabat publik diberikan dalam bentuk kepemilikan saham atas nama orang-orang terdekat dengan pejabat publik tersebut. Dapat juga dalam bentuk jabatan direksi atau komisaris pada anak perusahaan.

Selanjutnya pada constituency-building strategy, korporasi asing akan memobilisasi semua pihak yang memiliki kepentingan dengannya, seperti karyawan, pelanggan, pemasok dan distributor untuk memberikan dukungan suaranya dalam pemilihan umum kepada partai politik tertentu atau pembuat kebijakan tertentu.

Oleh karena itu menarik untuk diteliti lebih jauh mengapa korporasi multinasional seperti Kernel Oil Pte. Ltd., tidak menggunakan tiga strategi diatas, melainkan lebih memilih meniru cara-cara penyuapan terang-terangan seperti yang sering digunakan oleh korporasi lokal. Apakah virus suap-menyuap langsung dan tunai yang lazim dipakai perusahaan lokal sudah menular ke perusahaan asing.

Kemungkinan lainnya adalah ada kekuatan-kekuatan lokal yang telah mendorong Kernel Oil Pte. Ltd. untuk menggunakan cara penyuapan langsung ini.

Terlepas dari ada banyak kemungkinan lainnya, kasus ini menarik untuk terus diikuti jalan ceritanya. Bila benar Kernel Oil Pte. Ltd. menyuap, apakah KPK dapat memeriksa direksi Kernel yang kemungkinan berkewarganegaraan asing. Kasus ini akan menjadi test-case yang baik bagi KPK dalam menangani kasus korupsi yang berdimensi transnasional.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s