Pendididkan Hukum Masa Depan

Tulisan ini pertamakali dimuat pada kolom opini Koran Jawa Pos edisi Senin, 14 Oktober 2013.

Semenjak gelombang reformasi bergulir, telah banyak kemajuan dalam bidang hukum di Indonesia. Wajah hukum Indonesia berubah bila dibandingkan dengan masa 15 tahun silam. Amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 misalnya, telah membawa dampak yang besar terhadap perkembangan jumlah instrumen hukum dan kelembagaan hukum.

Instrumen hukum dalam bentuk Undang-undang dan peraturan di bawahnya pada umumnya telah disusun untuk mewujudkan berjalannya kehidupan bernegara yang demokratis, pemerintahan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel, serta menjamin kesejahteraan umum. Dengan tujuan yang sama pula, lembaga-lembaga hukum baru seperti KPK, KY dan MK dibentuk.        

Sayangnya, wajah baru hukum kita seperti tidak memberikan banyak pengaruh pada perbaikan kinerja birokrasi dan penegakan keadilan pada umumnya. Seharusnya perbaikan hukum dapat menjadi katalis dalam membawa perbaikan pada tingkat ketaatan hukum di masyarakat. Namun realitas menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya, contohnya kekerasan cenderung semakin meningkat.

Perbaikan hukum juga masih belum dapat menyelesaikan permasalahan kronis negeri ini, yaitu korupsi. Kehadiran KPK seperti tidak membuat pelaku korupsi jera. Lebih mengkhawatirkan lagi, personil lembaga penegak hukum, hakim dan anggota legislatif adalah yang termasuk paling sering menjadi terpidana korupsi.

Beberapa pihak berpendapat, tidak sedikit juga yang bernada menyalahkan, bahwa lembaga pendidikan tinggi hukum turut andil atas kondisi ini. Kampus dianggap kurang mampu menghasilkan praktisi hukum yang berintegritas dan memihak pada kepentingan publik. Fakultas Hukum lebih mengajarkan hukum sebagai komoditas transaksional antara pihak-pihak berkepentingan, baik di ranah publik maupun privat.

Meskipun cukup beralasan, namun pendapat diatas tidak juga benar sepenuhnya. Terjadi perubahan sosial, ekonomi dan politik yang signifikan pada masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan bagi pendidikan tinggi hukum semakin kompleks. Perubahan ini juga melahirkan bidang-bidang hukum baru dan profesi-profesi hukum baru di luar profesi tradisional, seperti hakim, jaksa, atau anggota legislatif.

Sehingga, banyaknya contoh kurang baik yang ditemukan pada lembaga peradilan dan penegakan hukum tidak otomatis juga berarti memburuknya kualitas pendidikan tinggi hukum kita. Ada begitu banyak praktisi hukum lain yang berprestasi dan beintegritas tetapi sangat jarang diberitakan.   

Sebagai bagian dari peringatan 61 tahun pendidikan tinggi hukum di Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga baru-baru ini menyelenggarakan sebuah konferensi internasional tentang arah pendidikan hukum masa depan. Dalam salah satu sesi di konferensi ini, dimana penulis menjadi fasilitatornya, salah satu pembicara, seorang ahli pendidikan hukum klinis dari AS berpendapat bahwa pendidikan tinggi hukum yang baik adalah yang adaptif, inovatif dan yang menanamkan nilai-nilai (value) tentang etika profesi.

Adaptif berarti mampu membaca kebutuhan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Inovatif berarti metode pembelajaran yang berbeda harus diterapkan pada kondisi yang berbeda, perkuliahan tidak harus selalu di dalam kelas, bahkan pengajarnya tidak harus selalu akademisi. Sedangkan, pemahaman tentang nilai-nilai etika profesi akan membantu mahasiswa memiliki kepekaan dalam memilah yang baik dan buruk, apapun profesi yang akan dipilihnya nanti.

Mungkin contoh yang paling relevan untuk menggambarkan aplikasi ketiga unsur pendidikan hukum masa depan diatas adalah ide tentang dimulainya pengajaran tentang Hukum Nuklir pada Fakultas Hukum di Indonesia. Mendengar kata nuklir saja tentunya akan segera mengundang resistensi publik, apalagi mengajarkannya. Banyak pihak mungkin beranggapan bahwa cabang ilmu hukum yang satu ini masih belum diperlukan di Indonesia, kita bukan negara pengguna nuklir.

Anggapan ini sebetulnya kurang tepat, memang betul saat ini Indonesia belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, namun bukan berarti kita belum bersentuhan dengan aspek nuklir.

Badan Tenaga Atom Nasional misalnya sudah berhasil menemukan varietas baru padi dan kedelai yang tahan hama dan berproduksi lebih baik. Hal ini dilakukan melalui rekayasa genetik dengan teknologi nuklir. Selain itu, letak geografis Indonesia menjadikan negara ini menjadi daerah perlintasan kapal pengangkut limbah nuklir. Perlintasan ini sangat berisiko menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Contoh diatas menyediakan alasan yang cukup bagi Fakultas Hukum untuk adaptif terhadap penggunaan, potensi pengembangan dan resiko aktifitas nuklir di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya Hukum Nuklir mendapatkan porsi pengajaran yang sama seperti cabang hukum internasional lainnya. Hukum Angkasa misalnya, sudah diajarkan sebagai mata ajar tersendiri meskipun Indonesia belum pernah mengirimkan pesawat ulang alik dan astronotnya ke luar angkasa.

Sampai saat ini belum ada satupun Fakultas Hukum yang mengajarkan Hukum Nuklir sebagai sebuah mata ajar yang mandiri. Juga, tidak banyak ahli hukum yang menguasai bidang ini. Beruntung, Fakultas Hukum Universitas Airlangga memiliki alumni yang sejak tahun 1984 sudah terlibat dalam perundingan perjanjian multilateral di bidang nuklir. Beliau adalah Bapak Triyono Wibowo, mantan Wakil Menlu, dan saat ini adalah Duta Besar/Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi lainnya di Jenewa, Swiss.

Sebagai contoh langkah inovatif, beberapa kali beliau memberikan kuliah mengenai Hukum Nuklir ditengah kesibukannya sebagai seorang diplomat senior. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi beliau pada profesinya dan sumbangsihnya pada perkembangan ilmu, Universitas Airlangga menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum.   

Tinggal sekarang hal yang paling krusial, adalah memastikan bahwa nilai-nilai etika ditanamkan kepada mahasiswa. Kita tentu tidak ingin Hukum Nuklir digunakan hanya untuk mengakomodasi kepentingan sekelompok orang. Adalah tugas lembaga pendidikan tinggi hukum untuk memastikan bahwa hukum seharusnya membawa kebaikan, bukannya kerusakan.  Kemanakah arah pendidikan hukum masa depan? Jawabnya ada di seberapa adaptif, inovatif dan peka pendidikan hukum kita. 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s