Ada Apa Dengan Balibo?

baliboKita tentu masih ingat peristiwa ketika Sutiyoso yang saat itu Gubernur DKI Jakarta sangat marah karena dipaksa untuk hadir dalam persidangan pada Pengadilan Glebe Coroners New South Wales di Sydney untuk menjadi saksi dalam kasus kematian Brian Peters, salah satu dari lima jurnalis asing yang menjadi korban di Balibo Timor Timur tahun 1975 – atau yang biasa disebut “Balibo Five”. Sutiyoso menolak hadir dan segera kembali ke Jakarta (Antara, 06/06/07). Namun pada akhirnya Pengadilan tersebut memutuskan bahwa personil TNI adalah pihak yang membunuh jurnalis Australia tersebut (ABC News, 16/11/07).

Berdasarkan temuan tersebut, Australian Federal Police (AFP) memutuskan melakukan investigasi lebih lanjut. Langkah ini mengundang reaksi keras dari Presiden SBY, ia menilai bahwa penyelidikan tersebut bertentangan dengan semangat mengakhiri hal-hal yang bisa mengganggu hubungan Indonesia dengan Timor Leste (Antara, 10/09/09). Tulisan ini mencoba mengulas kemungkinan kemana arah kasus ini akan berakhir – dari  sudut pandang hukum internasional.

Hukum internasional mengenal adanya hak dari sebuah negara untuk menjalankan yurisdiksi kriminalnya berdasarkan prinsip “passive personality”. Prinsip ini memberikan kesempatan pada negara untuk mengadili orang asing bila warga negaranya adalah korban dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asing itu, meskipun tindak kriminal itu terjadi di luar wilayah negara tersebut.  Meskipun pelaksanaan prinsip ini dianggap sebagai pelaksanaan dari tugas negara dalam melindungi kepentingan warga negaranya, namun dalam prakteknya pelaksanaan prinsip ini banyak menimbulkan kontroversi.

Ketegangan antara AS dan Italia pernah terjadi dalam kasus pembajakan kapal pesiar Achille Lauro yang berbendera Italia dan mengakibatkan terbunuhnya warga negara AS, Leon Klinghoffer. AS merasa memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku pembajakan, namun Italia menolak untuk mengekstradisi mereka karena juga merasa memiliki yurisdiksi. Kasus yang paling kontroversial adalah  sewaktu AS menangkap Presiden Panama Manuel Noriega langsung di negaranya sendiri. Alasan AS diantaranya adalah karena Noriega telah menyatakan perang terhadap AS dan oleh karena itu mengancam keselamatan sebanyak 35.000 warga negara AS yang ada di Panama.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan dalam hukum internasional mengenai dalam kondisi seperti apa prinsip passive personality” ini dapat dijalankan. Pelaksanaannya pada akhirnya justru lebih sering menimbulkan ketegangan diantara negara-negara. Ketegangan serupa sangat mungkin akan terjadi antara RI-Australia, terlebih bila kasus Balibo Five ini sampai berlanjut dan ditangani oleh Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP) Australia – sebuah lembaga penuntut umum yang dibentuk oleh Parlemen Australia.

Kemanakah kira-kira kasus ini akan berakhir bila Australia berkeras untuk melanjutkan penyelidikan? Saat ini penyelesaian diplomatik antar kedua negara selalu akan menjadi opsi pertama dalam mencari penyelesaian terbaik. Namun bila upaya diplomasi tidak menghasilkan jalan keluar, dan penutntut umum Australia menemukan cukup bukti untuk dibukanya pengadilan atas kasus ini, maka kedua negara harus merujuk kepada perjanjian bilateral yang ada. Berkaitan dengan yurisdiksi kriminal dan pelaksanaannya, kedua negara telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi di tahun 1992 (sebelum pemisahan Timor Timur).

Perjanjian ekstradisi ini memuat jenis perbuatan kriminal apa saja yang dapat maupun katagori perbuatan yang tidak dapat diekstradisikan. Didalamnya juga diatur mengenai prosedur ekstradisi dan kerjasama antara kepolisian. Namun setidaknya ada dua ketentuan dalam perjanjian ini yang berpotensi menganggu hubungan RI-Australia, yaitu bila Pengadilan Federal Australia ternyata memutuskan adanya keterlibatan personil TNI pada peristiwa terbunuhnya jurnalis Australia di Balibo.

Pertama, di dalamnya memang tidak diatur mengenai kejahatan perang (war crime) sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi. Article 2.1 hanya mengatur willful murder, murder dan manslaughter untuk katagori kejahatan terhadap nyawa. Namun Article 2.3 mengatur bahwa katagori kejahatan yang dapat diekstradisi tidak harus memiliki terminologi dan elemen yang sama antar pengaturan di Indonesia dan di Australia. Hal ini akan membuka kesempatan bahwa apapun namanya, kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa jurnalis Australia menjadi kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisi.

Kedua, meskipun perjanjian ini memberikan hak kepada Indonesia dan Australia untuk dapat menolak mengekstradisikan warga negaranya, namun ada konsekuensi dari penolakan ini. Article 5.2 mengatur bahwa negara yang menolak untuk mengkestradisi warga negaranya harus – atas permintaan negara peminta ekstradisi – membawa kasus ini kepada penuntut umum untuk diajukan ke pengadilan di negaranya sendiri.

Bila kedua hal di atas terpenuhi, maka Indonesia akan berada dalam posisi yang sulit. Penolakan mengekstradisi pelaku kejahatan berarti sebuah pelanggaran terhadap kewajiban Internasionalnya. Sedangkan mengadili personil TNI yang terlibat nampaknya bukanlah opsi yang akan diambil oleh pemerintah RI.  Bagi pemerintah Indonesia, permasalahan dengan East Timor sudah selesai sejak diserahkannya laporan akhir dari Commission of Truth and Friendship (CTF) kepada kepala pemerintahan RI dan Timor Leste.

Itulah alasan-alasan mengapa penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini berpotensi mengganggu hubungan  RI-Australia di masa depan. Hubungan kedua negara ini telah banyak diuji, sempat sangat memanas sewaktu pemisahan Timor Timur dan juga kasus diterimanya 42 WNI asal Papua ke Australia. Namun kedua negara juga telah membuktikan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara damai.

Nampaknya pemerintah harus segera melakukan diplomasi yang lebih aktif kepada Australia, untuk mencari penyelesaian yang terbaik, bila tidak ingin masalah Balibo Five ini terus menjadi duri dalam daging.

2 Comments

Filed under International

2 responses to “Ada Apa Dengan Balibo?

  1. ali wibisono

    bagus tulisannya Pak Iman, tapi sebagai akademisi politik internasional saya yakin australia ngga akan nggubris pembunuhan warganya oleh tentara indonesia 30 tahun silam lebih ini, sebab indonesia tidak pernah menjadi ancaman (konvensional) buat australia, ancaman yang lebih besar ada lebih jauh ke utara, apa lagi kl bukan China. seburuk-buruknya indonesia di mata australia, kita ada pertahanan terakhir mereka menghadapi china, jadi asalkan pemerintah indonesia masih mau diajak kerjasama G to G, dan perilaku nya masih bisa diprediksi, then everything’s ok on the northern front.

  2. salam kenal pak numpang ikut belajar saia ok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s