Kedaulatan di Blok Ambalat?

ambalatSebenarnya akhir-akhir ini masih sedang sibuk dengan persiapan keberangkatan studi lanjut ke Australia, tetapi banyaknya komentar yang mengusik  tentang Blok Ambalat membuat saya jadi ingin urun pemikiran. Beberapa surat kabar memuat berita tentang kapal perang tentara diraja Malaysia yang “menerobos” masuk ke wilayah Indonesia di Ambalat. Ada juga yang menulis opini disebuah surat kabar nasional yang menyatakan “kedaulatan” Indonesia telah dilanggar. Parahnya lagi ada sudah yang bersiap-siap perang dan mengibarkan merah putih di “pulau Ambalat”.

Masalah di Blok Ambalat sebenarnya bukan hal yang baru, sejak tahun 2005 ketegangan sudah terjadi disana. Sampai saat ini masih belum ada kata sepakat penyelesaian di antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pertanyaan pentingnya, apakah benar Indonesia memiliki kedaulatan disana? Menjawab pertanyaan ini sebenarnya mudah saja, yaitu dengan menentukan letak geografis Blok Ambalat. Menentukan letak geografisnya sebenarnya juga bukan hal yang terlalu rumit, hal yang sulit adalah menentukan status hukum yang berlaku disana.

Dengan adanya putusan International Court of Justice yang menyatakan pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah territorial Malaysia, maka penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia disekitar dua pulau tersebutpun menjadi penting untuk dirundingkan. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa Negara yang berbatasan laut harus merundingkan batas-batas lautnya untuk mencapai kesepakatan yang adil. Sampai tulisan ini dimuat, belum ada kesepakatan yang dicapai diantara kedua Negara.

Secara geografis,  Blok Ambalat terletak diluar jarak 12 mil laut dari Karang Unarang – sebuah elevasi surut yang dijadikan titik terluar bagi penarikan base line oleh Indonesia. Dengan demikian sudah tidak ada lagi “Kedaulatan” sebagaimana yang dimiliki oleh Negara pantai dalam laut teritorial maupun perairan kepulauannya.  Status hukum yang paling mungkin ada di Blok Ambalat adalah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) untuk perairannya dan status sebagai Landas Kontinen (LK) untuk dasar lautnya. Berbeda dengan laut teritorial dimana Negara pantai memiliki kedaulatan, untuk ZEE dan LK yang ada adalah “Hak Berdaulat” untuk melakukan dan mengatur eksplorasi, eksploitasi serta konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati di sana.

Ada perbedaan yang tegas menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat Negara-negara di dalam hukum laut internasional. Kedua hal ini juga berpengaruh pada hak dan kewajiban Negara lainnya. Di wilayah kedaulatan Negara pantai dalam jarak 12 mil laut atau dalam wilayah perairan kepulauan (bila berbentuk archipelagic state seperti Indonesia) maka setiap kapal asing yang melintas diwajibkan untuk melintas secara damai (innocent passage). Namun pada ZEE dan laut bebas (dimana LK masih dimungkinkan ada), tidak ada kewajiban-kewajiban khusus sebagaimana diatur dalam lintas damai.

Tanpa mengurangi dukungan bahwa kedudukan hukum Indonesia atas Blok Ambalat adalah lebih kuat daripada Malaysia, ada beberapa hal yang patut diluruskan berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas.

Pertama, karena belum ada kesepakatan mengenai status hukum Blok Ambalat diantara Indonesia dan Malaysia, maka tidak satupun Negara yang dapat mengklaim batas-batas lautnya secara unilateral. Kedua, karena letak geografis Blok Ambalat yang di luar laut teritorial, maka pelanggaran hukum yang terjadi disana – apabila ada – bukanlah pelanggaran atas kedaulatan NKRI. Ketiga, lintasan oleh kapal perang tentara laut diraja Malaysia diwilayah ZEE dan laut bebas semestinya tidak boleh dihalangi karena itu adalah bagian dari “freedom of navigation”, justru pengusiran terhadap mereka akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berlayar ini.

Masalah penentuan batas laut memang tidaklah mudah, hal ini karena menyangkut kepentingan yang sangat besar didalamnya. Terdapat banyak kasus-kasus sengketa perbatasan laut yang telah diputuskan oleh International Court of Justice, kedua Negara tentunya dapat menjadikan kasus-kasus ini sebagai acuan dalam perundingan yang sedang berjalan. Ada banyak opsi yang ditawarkan, diantaranya adalah pengelolaan bersama seperti yang pernah coba ditawarkan pada daerah Timor Gap antara Indonesia dan Australia sebelum East Timor menjadi Negara merdeka.

Terlepas dari adanya opsi tersebut, selayaknyalah bila pemerintah Indonesia secara tegas menentukan status hukum Blok Ambalat dalam perundingannya dengan Malaysia. Pemerintah melalui Bakosurtanal harus sudah membuat peta yang memperkuat bahwa Blok Ambalat adalah terusan alamiah dari daratan Indonesia sehingga sah merupakan Landas Kontinen dari Indonesia. Selanjutnya, belajar dari kasus Sipadan-Ligitan – maka pemerintah Indonesia harus secara konsisten menunjukkan adanya “continues display of authority” disana. Diperlukan lebih dari sekedar adanya patroli oleh KRI disana untuk menunjukkan adanya effective control.

Nah, masih adakah yang menyatakan kedaulatan kita telah dilanggar di Blok Ambalat? Pelanggaran hanya akan terjadi bila Malaysia telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi disana, itupun bentuknya adalah pelanggaran atas hak berdaulat Indonesia.  Mari kita berpikir ulang.

6 Comments

Filed under International

6 responses to “Kedaulatan di Blok Ambalat?

  1. Dwi Yoga Pariyadi

    Pak, Mhn ditulari ilmunya… Pak!!!
    Pemahaman Bapak sangat dalam…
    Maaf, kami sedang mempelajari hal2, tsb.

  2. surya aditya

    “lintasan oleh kapal perang tentara laut diraja Malaysia diwilayah ZEE dan laut bebas semestinya tidak boleh dihalangi karena itu adalah bagian dari “freedom of navigation”, justru pengusiran terhadap mereka akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berlayar ini”

    namun hal ini malah dilakukan oleh TNI AL yang bertugas di Blok ambalat dengan alasan untuk melakukan effective control terhadap wilayah itu.

    bukankah ini menjadi hal yang bertolak belakang?

  3. rahmat syarif

    i like this….

  4. sabahan

    media suka bgt mengapi2kan kedua2 negara.

  5. sejak kemerdekaan tahun 1945 indonesia telah menegaskan sebagai negara kepulauan, lah malaysia aja belum merdeka waktu itu,itu jelas menegaskan bahwa indonesia bedaulat atas pulau2 sekitarnya, sedangkan ligitan dan sipadan itu bukan hak malaysia.. NKRI sekarang sedang sakit, karena pemerintah nya yang sakit,

  6. Bagus bgt coz skripsiku tentang Sipadan Ligitan masih dalam tahap pengkerjaan.,.,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s