Sengketa Preah Vihear: Ujian Bagi ASEAN Charter

Tanggal 15 Oktober 2008 yang lalu, dunia dikejutkan dengan terjadinya konflik senjata antara militer Kamboja dan Thailand di perbatasan pada daerah dekat Kuil Preah Vihear. Kejadian ini membawa korban dengan tewasnya 2 orang tentara Kamboja dan melukai 5 orang tentara Thailand. ASEAN yang selama ini dianggap sebagai kawasan yang berhasil menjaga perdamaian wilayah melalui Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, ternyata untuk kesekian kalinya diguncang konflik bersenjata antar negara anggota. Ditengah rencana penuntasan ASEAN Charter di Bangkok pada bulan Desember nanti, kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi ASEAN untuk lebih berhati-hati menyelesaikan konflik sengketa perbatasan antar negara.

Sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand di wilayah kuil Preah Vihear sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Kejadian penembakan diatas sebenarnya merupakan akumulasi dari beberapa peristiwa beberapa bulan sebelumnya. Pada tanggal 7 July 2008, Kuil Preah Vihear yang disebutkan terletak di wilayah Kamboja secara resmi masuk kedalam daftar warisan dunia (Word Heritage List) yang dikeluarkan oleh UNESCO. Langkah ini nampaknya tidak dapat diterima oleh pemerintah Thailand yang menganggap masih ada ketidaksepahaman mengenai letak Kuil Preah Vihear yang sebenarnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh pemerintah Kamboja, militer Thailand sejak tanggal 15 Juli telah memasuki wilayah Kamboja di dekat Kuil. Pada tanggal tanggal 21 Juli aktifitas militer Thailand semakin banyak lagi dikerahkan dan memasuki area Keo Sikha Kiri Svara Pagoda (Preah Vihear Pagoda).

Kadaan semakin memanas dengan terlukanya 2 orang anggota militer Thailand akibat ranjau darat di daerah sekitar Preah Vihear Pagoda pada tanggal 7 Oktober 2008. Langsung saja Thailand menganggap bahwa pemerintah Kamboja telah dengan sengaja memasang ranjau didaerah perbatasan yang dipersengketakan. Hal ini segera dibantah oleh pemerintah Kamboja dan beralasan bahwa ranjau-ranjau tersebut adalah sisa-sisa persenjataan dalam konflik tiga faksi di Kamboja. Pada akhirnya, konflik bersenjata berdarah pun tidak dapat dielakkan lagi.

Kedua kepala negara sebenarnya telah melakukan upaya-upaya penyelesaian damai. Hal ini nampak dari surat Perdana Menteri Hun Sen tanggal 17 Juli 2008 yang meminta kepada Perdana Menteri Samak Sundaravej untuk segera menarik mundur tentaranya dari daerah sekitar Preah Vihear Pagoda agar mengurangi ketegangan di perbatasan. Dalam balasannya Perdana Menteri Samak menyambut baik penyelesaian damai dan menjadwalkan pertemuan khusus dari Thailand-Kamboja General Border Committee (GBC) pada tanggal 21 Juli 2008.

Namun Perdana Menteri Samak juga menekankan bahwa area disekitar Preah Vihear Pagoda adalah berada dalam kedaulatan teritorial kerajaan Thailand dan justru Kamboja lah yang telah melakukan pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Thailand. Selanjutnya Perdana Menteri Hun Sen kembali menjawab dalam surat lainnya dengan menyambut baik pertemuan yang akan diadakan oleh GBC, namun juga mengingatkan kembali bahwa berdasarkan “Annex I Map” yang dipergunakan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice) pada tahun 1962 dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini, diputuskan bahwa Preah Vihear Pagoda berada pada jarak 700 meter di dalam wilayah teritorial kerajaan Kamboja.

Dari korespondensi diatas nampak bahwa diantara kedua negara masih terdapat ketidak sepahaman atas keputusan Mahkamah Internasional tanggal 15 Juni 1962 tentang Case Concerning the Temple of Preah Vihear. Dalam keputusannya, mayoritas hakim (9 dari 12) Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah kedaulatan Kamboja dan Thailand harus menarik personil kepolisian dan militer dari kuil tersebut atau dari daerah sekitarnya dalam wilayah kedaulatan Kamboja.

Dalam kasus ini, Kamboja mendasarkan argumennya pada peta (Annex I Map) yang dibuat oleh pejabat Prancis pada tahun 1907 yang beberapa diantaranya adalah anggota Mixed Commission yang dibentuk berdasarkan boundary treaty antara France dan Siam tanggal 13 Pebruari 1904. Pada peta ini, daerah Dangrek yaitu lokasi dimana Kuil Preah Vihear terletak – berada dalam wilayah Kamboja. Thailand di lain pihak berargumen bahwa peta tersebut tidaklah mengikat karena tidak dibuat oleh anggota Mixed Commission yang sah. Lebih lanjut, garis perbatasan yang digunakan dalam peta tersebut adalah berdasarkan watershed line yang salah dan bila menggunakan watershed line yang benar maka Kuil Preah Vihear akan terletak di dalam wilayah Thailand.

Menarik bahwa dalam salah satu kesimpulannya, mayoritas hakim berpendapat bahwa walaupun peta sebagaimana dalam Annex I Map mempunyai kekuatan teknis topografi – namun pada saat dibuatnya peta ini tidak memiliki karakter mengikat secara hukum. Lalu apa alasan hakim sehingga menggunakan peta ini sebagai dasar keputusannya? Alasannya adalah karena saat peta ini diserahkan dan dikomunikasikan kepada pemerintah Siam oleh pejabat Perancis, pemerintah Siam telah sama sekali tidak memberikan reaksi, menyatakan keberatan ataupun mempertanyakannya. Ketiadaan rekasi tersebut menjadikan pemerintah Siam menerima keadaan dan kondisi dalam peta ini. Demikian juga pada banyak kesempatan lainnya, pemerintah Thailand telah tidak mengajukan keberatan apapun terhadap letak Kuil Preah Vihear.

Pendapat mayoritas hakim Mahkamah Internasional ini nampaknya didasarkan pada prinsip estoppel, dimana kegagalan Thailand menyatakan keberataannya saat kesempataan tersebut ada membuat Thailand kehilangan hak untuk menyatakan bahwa pihaknya tidak terikat pada peta dalam Annex I Map. Lebih menarik lagi, mayoritas hakim berkesimpulan bahwa adalah tidak penting lagi untuk memutuskan apakah watershed line yang dipergunakan dalam peta peta sebagaimana Annex I Map telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nampaknya kesimpulan terakhir inilah yang masih belum dapat diterima oleh Thailand yang tetap berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan watershed line dalam pembuatan peta namun tidak diperiksa oleh mayoritas hakim Mahkamah Internasional karena dianggap tidak penting lagi.

Insiden tembak menembak pada tanggal 15 Oktober yang lalu sebenarnya bisa dikatakan sebagai akibat dari keenganan Mahkamah Internasional untuk memeriksa kembali apakah watershed line yang dipergunakan dalam pembuatan peta telah sesuai atau tidak dengan keadaan yang sebenarnya – sehingga masalah ini menjadi isu yang selalu terbuka untuk diperdebatkan oleh pihak yang bersengketa. Namun nasi sudah menjadi bubur, nyawa manusia telah hilang. Berdasarkan Pasal 94 Piagam PBB, masuknya militer Thailand kedalam wilayah Kamboja sebagaimana tertuang dalam Annex I Map dapat dianggap sebagai ketidakpatuhan (non compliance) terhadap putusan Mahkamah Internasional. Selanjutnya Kamboja bisa saja membawa permasalahan ini kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendapatkan penyelesaian.

Kalau itu langkah penyelesaian yang diambil oleh kerajaan Kamboja, maka efektifitas ASEAN Charter yang rencananya akan resmi berlaku efektif pada saat pelaksanaan KTT ke-14 ASEAN, 13-18 Desember 2008 di Bangkok – akan mendapatkan ujian pertamanya. Sebagaimana telah diketahui bersama, keberadaan Charter ini selanjutnya merubah sifat kerjasama komunitas ASEAN dari hanya berdasarkan konsensus menjadi “rule based organization” dengan Charter sebagai konstitusinya. Perubahan ini berakibat pula pada implementasi perjanjian-perjanjian dalam ASEAN yang tadinya lemah karena tidak takut dengan sanksi menjadi lebih mengikat baik kedalam terhadap anggota maupun keluar terhadap subyek hukum internasional lainnya.

Apakah ASEAN Charter mampu memaksakan penyelesaian sengketa perbatasan di Kuil Preah Vihear melalui mekanisme sebagaimana tertuang didalamnya? Jawabnya dapat, namun kepatuhan negara anggota terhadap keputusan yang dihasilkan masih akan menjadi masalah. Hal ini karena Pasal 27 ASEAN Charter masih belum mencantumkan sanksi yang tegas dan jelas terhadap “ketidakpatuhan”, melainkan menyerahkannya kepada KTT ASEAN untuk diputuskan. Mengingat masih banyaknya jumlah sengketa perbatasan diantara negara-negara ASEAN yang belum terselesaikan, nampaknya sengketa kuil Preah Vihear ini dapat menjadi contoh penting tentang bagaimana ASEAN Charter akan bekerja.

3 Comments

Filed under Hukum

3 responses to “Sengketa Preah Vihear: Ujian Bagi ASEAN Charter

  1. Point Pertama:

    Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia -TAC).
    ———————————————————
    Inti dari TAC adalah penggunaan cara-cara damai di dalam menyelesaikan persengketaan intra-regional (peacefull settlement of disputes), yang merupakan prinsip-prinsip dasar untuk memandu hubungan berbagai pihak.
    ———————————————————

    Point Kedua :

    Pasal 27 ASEAN Charter masih belum mencantumkan sanksi yang tegas dan jelas terhadap “ketidakpatuhan”, melainkan menyerahkannya kepada KTT ASEAN untuk diputuskan
    ———————————————————
    Melihat banyaknya masalah yang timbul ataupun akan timbul akibat Pasal ini ataupun karena nilai-nilai ASEAN lainnya. Jadi, saya hanya bisa berharap sebaiknya para petinggi2 ASEAN memikirkan kembali hal ini.
    ———————————————————

    Dari kedua point tersebut jelaslah bahwa apa yang disebut prinsip non-intervensi masih begitu melekat di tubuh ASEAN.

    ex: Taruhlah sebuah negara melanggar ketentuan2 ASEAN Charter ataupun ASEAN Value. Nah berdasarkan pasal 27 ASEAN CHARTER maka keputusan akan diserahkan kepada KTT ASEAN untuk diputuskan. Dengan tidak adanya sanksi, pertanyaannya adalah berlakukah rule based organization? Jawabannya tentu tidak. Karena toh akhirnya tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan. Kalau sudah demikian bukankah tidak mungkin asas konsensus diberlakukan lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    Ya, mungkin itu hanya ketakutan saya semata. Semoga transformasi ASEAN dari State-Oriented ke People-Oriented dapat berhasil. Sehingga kita dapat merasakan Sebuah Komunitas yang kondusif.

    Salam~
    -BsJ-

    “Les lois sont des toiles d’araignees a travers lesquelles passent les grosses mouches et ou restent lest petites”

  2. wita

    Huwaa,, tmpknya msalah sanksi dn ketaatan pd kesepakatan yg sudah dibuat mnjdi kendala dlm menerapkn TAC spy jdi efektif..
    Ummm,, saya jdi ingin brtnya, kl gtu konflik kamboja-thailand ini ga bisa diselesein dlm kerangka TAC ya??
    trus apa fungsi TAC itu sendiri pd akhirnya??

  3. Pingback: KEGAGALAN ASEAN DALAM MENANGANI KONFLIK SENGKETA PERBATASAN KOMPLEKS CANDI PREAH VIHEAR ANTARA THAILAND-KAMBODJA « OSEAFAS [ The Oracle of Southeast Asia Faith and Studies ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s